dprd kabupaten atau kota tugasnya. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dprd kabupaten atau kota tugasnya

3. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; 2. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Memberikan saran dan pertimbangan pada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. j. Adapun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan,. Seperti disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki. DPRD berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah mitra sejajar dengan pemerintah daerah. penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan Undang–Undang No. Memberikan persetujuan pada presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain serta mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretariat daerah. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalan hal: (1) pemberian amnesti dan. 18/1965, dan salah satu pasalnya memasung eksistensi DPRD yakni DPRD dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. 10. Data series subyek Politik dan Keamanan juga dapat diakses melalui Fitur Tabel Dinamis. Dalam melaksanakan tugasnya, Panlih wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang. DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. STRUKTUR ORGANISASI Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2012 dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Batam dipimpin oleh seorangPimpinan DPRD dalam menjalankan tugasnya mempertanggung-jawabkan kepada Kepala Daerah. 12. k. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Tugas Dan Wewenang Kepala Daerah. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 2. penyiapan penyampaian nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri, serta rekomendasi pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota; k. Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat di Indonesia. Statistik Pegawai E-Book BKD Prov. Daerah pemilihan (disingkat dapil) merupakan istilah umum dalam pemilihan umum di Indonesia yang merujuk kepada batas wilayah atau jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih. Draf. Untuk hak DPRD adalah hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. dilengkapi . Desa atau Kelurahan. Foto: Antara/Rivan Awal Lingga. 32. Wewenang dan Tugas Mereka mempunyai wewenang dan tugas yaitu: membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur; membahas dan memberikan. Gubernur menjadi kepala wilayah provinsi dan wakil dari pemerintah pusat. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Sesuai dengan Pasal 18 ayat 3, " Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi/ daerah kabupaten/kota) di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (disingkat DPRD provinsi) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. sebagai anggota DPRD Kabupaten Garut dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cikal-bakal KPU bermula sejak 1946. Daerah Pemilihan V : Kecamatan Hamparan Perak dan Kacamatan Labuhan Batu. DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 50. Penyusunan dan penetapan Propemperda Kabupaten/Kota ini dilakukan setiap tahun. Untuk daerah provinsi, lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di kabupaten/kota. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPSLN, KPPSLN yaitu. Daftar Calon Sementara Anggota DPR, Daftar Calon daerah. Dalam penetapannya, jumlah anggota setiap komisi harus memerhatikan pemerataan setiap fraksi partai yang ada di DPR. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah, gubernur bertanggung jawab langsung kepada DPRD Provinsi. Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk di calonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. 12. Anggaran Pendapatan dan. Lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau merumuskan UUD yang ada di sebuah negara. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalan hal: (1) pemberian amnesti dan. DPRD dibedakan menjadi DPRD Kabupaten, DPRD Kota, dan DPRD Provinsi. Tidak memiliki hutang secara perseorangan atau secara badan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara. Contoh dinas daerah, yaitu dinas pendapatan, dinas pendidikan dan pengajaran, dinas kesehatan, serta dinas pariwisata, seni, dan budaya. 9. com - Komisi Pemilihan Umum RI tengah menggodok Peraturan KPU (PKPU) pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kota/kabupaten untuk Pemilu 2024. Dalam Pemilu serentak tersebut masyarakat akan memilih anggota DPR, DPRD, serta presiden dan wakil presiden. Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, lurah dibantu oleh para perangkat kelurahan. Ibu kotanya adalah Kecamatan Sintang Kota. 6. Memberikan Persetujuan atau Partisipasi dalam Pembentukan Perencanaan Peraturan Daerah. Berdasarkan UU No. Pasal 76 ayat (1) UU 23/2014:Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 5. Pendanaan Idikatif Sektretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 Tabel 7. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional. anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS; b. Jumlah, mitra kerja, dan ruang lingkup tugas komisi diusulkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Garut. Kabupaten/Kota . Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah. Menunggu pelantikan anggota DPRD yang baru ada baiknya kita memperhatikan dan mencermati apa saja fungsi, hak dan kewenangan dari DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 366 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :. (5) Anggota Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai hak untuk memilih gubernur, bupati, dan. (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, setiap kabupaten atau kota dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Berkaitan dengan kajian/analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro yang antara lain untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD. E. Tugas dan Wewenang DPR. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Menurut PP12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Dimungkinkan DPRD dibantu oleh tenaga ahli, dari kelompok pakar, dan atau tim ahli kepada DPRD. 1) Pembinaan dan pengawasan penyeleng- garaan pemerintahan daerah di tingkat. Tugas Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota. Jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak- banyak 100 orang; c. Hal-Hal yang Membuat Kepala Daerah dan/Wakilnya Berhenti dari Jabatannya. DPRD Kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli. [1] Sebagai bagian dari pemda tentunya DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi, tugas. Anggota dewan perwakilan rakyat daerah atau dprd, dipilih untuk mewakili salah satu dari kabupaten di. marketing@jojonomic. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda. Kemendagri. Jumlah Penduduk. Ilustrasi Urutan Tanggung Jawab Kepala Daerah Tingkat Provinsi. yang telah mengemban tugasnya selama 2 periode. Sekretariat daerah merupakan salah satu unsur pemerntahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Scroll Untuk Melanjutkan. Palabuan No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan. 22. Mengajukan rancangan Perda. PENDAHULUAN Kepemerintahan daerah yang baik. 7. 19. Anggota DPRD adalah anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten, atau anggota DPRD kota. Perangkat kelurahan terdiri dari sekretris kelurahan, seksi-seksi dan jabatan fungsional. Lembaga teknis daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Tugas dan wewenang DPRD adalah: Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Fungsi. Kecamatan. I NIP : 19731123 199302 1 002 DAFTAR ISISecara Sederhana, Dprd Merupakan Bagian Dari Wakil Rakyat Yang. Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Syarat Menjadi Anggota DPR. anggaran; dan c. Sementara itu, untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat mempunyai fungsi: Menyusun rencana kegiatan kerja. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;. Peranan di Majelis Legislatif. Hj. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota; 3. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemda kabupaten/kota. Mengelola urusan perlengkapan, kerumahtanggaan dan pengadaan barang dinas. Adapun dalam rapat di Komisi II DPR disepakati, surat suara yang akan digunakan sama dengan pemilu 2019, yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden berwarna abu-abu, surat suara anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berwarna merah, dan surat anggota DPRD kabupaten atau kota berwarna kuning, untuk surat suara. Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat daerah kabupaten/kota. Properda Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Daerah Pemilihan VI : Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan f. Bahan Paparan Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang PP Nomor 21 Tahun 2021 oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN. Setiap kabupaten/kota terdiri dari beberapa kecamatan/distrik, dan secara ukuran kabupaten lebih luas daripada kota. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat. Pemerintahan kabupaten dipimpin bupati, sedangkan pemerintahan kota dipimpin wali kota. 8. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Komisi merupakan bagian dari alat kelengkapan dewan yang memiliki lingkup tugas yang berbeda. Ibu kota dan pusat pemerintahan Barito Timur berada di Tamiang Layang kecamatan Dusun Timur. KPU merupakan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Qanun Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan. Dalam Sekretariat Komisi I DPRD Kabupaten Karawang sendiri yang penulis analisis, Produktivitas Kinerja Pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah cukup baik. . perencanaan program pengawasan; b. DPRD kabupaten atau kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga daerah kabupaten atau kota. DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jumlah Anggota DPRD Kab/Kota 2018-2019 « back xlsx. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD II-17 II-17 II-18. Yolanda Agne. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD kabupaten/kota bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD kabupaten/kota. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai denganlingkup tugasnya. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dalam Pasal 149 ayat (1) UU 23/2014 dikatakan bahwa DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi membentuk peraturan daerah kabupaten/kota, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Selain dibekali dengan hak hak yang memudahkan tugasnya, ada juga kewajiban anggota DPRD yang harus dijalankan oleh setiap anggota DPRD. Anggota DPRD adalah anggota DPRD. Setiap OPD memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang mana mereka bertanggungjawab kepada Bupati selaku kepala daerah. Gubernur bertanggung jawab kepada presiden, melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Membentuk peraturan daerah kabupaten atau kota bersama dengan pejabat daerah seperti bupati atau walikota merupakan salah satu. Berikut adalah penjelasan mengenai lembaga legislatif yang dikutip dari laman DPRD Kabupaten Buleleng: Pengertian. Secara sederhana, DPRD merupakan bagian dari. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. 10 tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut : jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang ; jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang ; jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. 1. Prolegda Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan Prolegda Kabupaten/ Kota ditetapkan oleh Bupati/. 2 Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka pemerintah. wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Pasal 11Selain itu terkait dengan pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD dalam membentuk Perda adalah UU No. Lembaga Teknis Daerah. Wakil Ketua DPRD Provinsi sebesar 80% (de lapan puluh persen) dariPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. A. Menurut UU No. Pasal 80 ayat (1) juga telah menyatakan bahwa setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah, lalu pada ayat (2) menjelaskan bahwa usul prakasa yang dimaksud. Sehingga, total terdapat 17. b. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu: 29 Juli 2022-13 Desember 2022. com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berada di tingkat provinsi. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan. Perbedaan Tugas dalam Pemerintahan Daerah. Dinas. DPRD, dan Kabupaten Kuningan. Lembaga Pemerintahan Kabupaten/ Kota. 4. Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dimulai dan tugasnya berakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR dan/atau DPD atau DPRD Provinsi atau DPRD. Yang diurus ya segala hal terkait kebijakan daerah (Peraturan Daerah atau Perda). (2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi Sulawesi Utara (3) Pada Perangkat Daerah yang telah dibentuk cabang dinas diDewan Perwakilan Rakyat Daerah atau biasa disingkat menjadi DPRD memiliki pengertian yaitu suatu lembaga perwakilan rakyat daerah yang mana memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Indonesia. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat. pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPR/DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPR/DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota. Sedangkan DPRD Tingkat 2 disebut dengan DPRD Kabupaten/Kota yang fungsinya sama sebagaui penyelenggara pemerintah, namun berkedudukan di tingkat kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 2. com. Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dimulai dan tugasnya berakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR dan/atau DPD atau DPRD Provinsi. com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di kabupaten/kota. oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD provinsi dan kabupaten/kota. (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah ; g. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Padang Panjang. DPRD dan/atau anggota DPRD untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran. 1. kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan memberikan pembinaan terkait dengan pemanfaatan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. a. Dalam buku Kemitraan dalam Otonomi Daerah (2017) karya Lilik Ekowati, setiap daerah memiliki kepala daerah sebagai kepala pemerintahan di daerah.